latar belakang otonomi daerah. Agnaur nakirebmem gnaruk 4002 nuhaT 23. latar belakang otonomi daerah

Latar Belakang Masalah Birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi, dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam. id - Jaringan Pembelajaran SosialDaerah. Undang-Undang Otonomi Daerah No. Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang berjudul “DESENTRALISASI ATAU OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, danA. Latar Belakang Pengelolaan Pemerintah Daerah di Indonesia sejak tahun 2001 memasuki era baru dengan dijalankannya otonomi daerah. A. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah adalah hubungan sebab akibat. Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam UU No. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. Dengan demikian, latar belakang terjadinya PRRI adalah karena ketimpangan pembangunan ekonomiantara pusat dengan daerah yang tidak berimbang sehingga. 22 tahun 1999 kemudian di ubah menjadi UU No. Latar Belakang Masalah Secara jelas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang desentralisasi desentralisasi simetris (seragam) dan mengakui pula desentralisasi. A. Latar Belakang. Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan eenheidstaat, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Implementasi Otonomi Daerah. UU tersebut. Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta. Desentralisasi tanpa disertai demokratisasi. Pada hakikatnya, pemekaran wilayah harus mengedepankan aspek-aspek normatif yang1. Bab I. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Di era penjajahan kolonial Belanda, di wilayah Indonesia sudah diterapkan sistem otonomi daerah melalui Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda) sekitar tahun 1870-an. Latar belakang kebijakan otonomi daerah secara internal diakibatkan oleh adanya tuntutan atas buruknya pelaksanaan sistem pemerintahan yang. Sedang pada ayatJudul Skripsi : Analisis Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten Pati pada Periode Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah (Periode 1995-2006) A. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahPada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 menjadi dasar dari keberadaan pengaturan tentang pemerintahan daerah dan otonomi khusus. A. Lembaga-lembaga Daerah Otonomi Khusus Timor Timur akan mencakup cabang eksekutif yang terdiri dari seorang Gubernur (dipilih oleh dewan legislatif). Latar belakang diadakannya system dekonsentralisasi ialah bahwa tidak semua urusan. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah. Kebijakan pemekaran daerah yang berjumlah lebih dari dua ratusan kasus tidak didorong oleh latar belakang yang seragam, dan tidak pula membawa dampak yang sama. Namun demikian, untuk kepentingan perumusan. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. 5 Otonomi Daerah diIndonesia Saat Ini Sejak. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. 3. 4 Aspek Latar Belakang Kebijakan Otonomi Daerah. Desentralisasi baru terwujud apabila terdapat “penyerahan” wewenang pemerintahan dan desentralisasi otonomi dan tugas pembantuan. 22 Tahun 1999, Undang-undang No. Pernyataan yang menunjukkan latar belakang adanya. Kearifan lokal akan meninggalkan kualitas otonomi daerah dan pengelolaan wisata b. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus1950 dengan PP No. ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. Baca juga: Aturan Pemerintah Indonesia mengenai Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Negeri. Latar Belakang Sejak kebijakan otonomi daerah di Indonesia dicanangkan banyak daerah-daerah yang cenderung untuk melaksanakan pemekaran wilayah. 1Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi. Toggle Geografi subsection. urusan otonomi daerah, yang meliputi pelaksanan dan pengoordinasian Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan. a. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan. 093 desa. 04 (2) Pancasila Otonomi Daerah Kel 5 MA. LATAR BELAKANG Ketika reformasi bergulir di Indonesiatahun 1998, tuntutan pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu agenda reformasi. Desentralisasi Pada Masa Kolonialisasi. 1 Latar Belakang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah instansi pemerintahan yang dibentuk setelah otonomi daerah tahun 1999. Latar Belakang. XV / MPR / 1998. DPRD juga harus dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut olehA. Otonomi berasal dari dua kata : auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Ia diyakini sebagai formula mengakhiri permasalahan dan ketidak-harmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia post-kolonial. 2. Faktor ini 1 Marzuki, M. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. 1. Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekannya pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi struktural politik pada waktu itu. . Latar Belakang Otonomi Daerah. Proses perumusan peraturan tentang pemerintahan daerah diajukan saat perubahan pertama di tahun 1999 dan disahkan dalam Rapat Paripurna ke-9 terkait. penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengaturan hal-hal yang mendasar diberbagai bidang kehidupan mayarakat. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Ada beberapa alasan mengapa otonomi daerah menjadi pilihan, setelah orde lama dan orde baru pola pemerintahan sentralistik demikian kuatnya. Latar Belakang Masalah . 1 Latar Belakang Sejak diterapkannya moratorium tentang pemekaran daerah, tuntutan terhadap munculnya daerah otonomi baru terus meningkat. Namun pada pelaksanaannya, pencapaian kedua1. 2. Otonomi daerah merupakan kebijakan. Di Indonesia, otonomi daerah dilaksanakan pada masa Reformasi. 15 Dengan tujuan peningkatan pelayanan untuk menciptakan kesejahteraan. Mengurangi kesenjangan antar daerah. A. 1. A. Pendulum otonomi daerah bergerak kembali, ditandai dengan berlakunya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-poko pemerintahan daerah. Latar Belakang Masalah Pengaturan otonomi daerah bagi Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsungOtonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa. Perubahan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan . Oleh karena itu, pembentukan daerah otonomi baru dapat diasumsikan sebagai perluasan terhadap lokus kekuasaan di daerah. 72 DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Amran Muslimin, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bina Cipta, Jakarta. 12 3. Lahirnya Undang-undang ini dilatarbelakangi setidak-tidaknya oleh dua hal, pertama terdapat di Aceh dan yang kedua ditingkat nasional. Latar Belakang Masalah Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Saat ini pun Aceh berstatus sebagai daerah khusus dengan penerapan kekuhususannya dalam berbagai bidang yang pada prinsipnya untuk melancarkan tahapan penerapan. adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. MAKALAH OTONOMI DAERAH. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 31 Tahun 1950. Kearifan lokal akan meninggalkan kualitas otonomi daerah dan pengelolaan wisata b. Latar belakang munculnya berbagai keinginan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dapat dipahami melalui sejarah perjalanan Otonomi Daerah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria potensi dan nilai potensi ril pajak hotel pada daerah Kota Padang periode 2011-2014. 1 Latar Belakang Masalah 1. Latar Belakang Pemerintah daerah sejak Era reformasi telah mendapatkan satu tanggung jawab lebih besar dari masa sebelumnya untuk mengatur urusanUndangan, Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai bagian dan unsur pelaksanaan otonomi, dan setiap daerah otonom berkewajiban menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar pelaksanaannya dapat berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan. 2. UU No. Pemilihan umum atau disebut pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam UUD 1945 Pasal 22E. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini, di samping integrasi nasional, korupsi, partai politik, dan kohesi nasional. Makalah otonomi daerah lengkap. Adanya perimbangan tugas fungsi dan. Jawaban latar belakang terjadinya pemberontakan DI/TII Aceh dikarenakan kekecewaan para tokoh Aceh atas masuknya Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. A. Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara berbasis politik desentralisasi dengan menggunakan sistem otonomi daerah. Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet. melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Keduanya sangat berpengaruh dalam mendorong pemerintah untuk memberikan wewenang tersebut. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. ” Berdasarkan UU1. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan. Latar Belakang Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggraan Negara dan. 4 Usulan otonomi khusus hingga kemerdekaan. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. . Pemerintah sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai “ sapi perahan” pemerintah pusat. 2. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Tujuan Otonomi Daerah: Prinsip dan Asas-asanya. Latar belakang. Faktor/Latar belakang otonomi daerah • Faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lalu. Latar Belakang Masalah. 2002. Latar Belakang. Sejak masa transisi dan pemerintahan Orde baru, muncul usulan dari berbagai pihak bahwa bentuk negara federasi merupakan salah satu alternatif yang. Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas. Kearifan lokal akan meningkatkan kualitas otonomi daerah dan pengelola wisata. Lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan secara resmi. KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. Tujuan PenelitianLatar Belakang Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian wilayah total darat:. Latar Belakang Pembangunan ekonomi pada umumnya merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus atas kenaikan pendapatan perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang (Arsyad, 1999: 12). Kaitan Kepemimpinan Kepala Daerah, Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah BAB I Pendahuluan Latar Belakang Secara geografis indonesia terletak pada koordinat geografis: 06° 04' 30"LU (Pulau Rondo) - 11° 00' 36"LS (Pulau Dana) dan dari 94° 58' 21"BT (Pulau Benggala) - 141° 01' 10"BT (Sungai Torasi). (SK) adalah memahami pelaksanaan otonomi daerah, dan Kompetensi Dasar (KD) ialah mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi tersebut, dilakukanlah desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau prinsip finance follows function. Dalam hubungan ini UU No. B. Latar Belakang Otonomi Daerah Perdebatan tentang bentuk negara tetap merupakan proses persoalan yang selalu mucul sekalipun sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang klasik. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Adapun cara menguraikan singkat latar belakang masalah pada makalah otonomi daerah adalah lihat contoh berikut ini sasi berhubungan dengan otonomi daerah. 2 Widjaja, HAW. 1 Sejak diterapkannya moratorium tentang pemekaran daerah, tuntutan terhadap munculnya daerah otonomi baru. Latar belakang belakang penelitian ini adalah adanya fenomena otonomi daerah dan tuntutan di lakukannya good governance oleh lembaga sektor publik, terutama pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD. Otonomi yang nyata maksudnya. Latar Belakang Otonomi Daerah Otonomi Daerah di Indonesia telah lahir, ketika Gejolak Sosial yang sangat masif pada tahun 1999. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Undang-Undang ini keinginannya adalah mengelola pemerintahanLatar Belakang admin 2017-11-03T12:12:10+00:00. Seperti tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Asri Harahap, 2000, Pembagian Kekuasaan Pusat dan Daerah; Pengalaman Masa Lalu dan Idaman Masa Depan, Mandar Maju, Bandung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah adalah hubungan sebab akibat. 1. Sebagai respons dari krisis pada tahun 1997, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomidaerah dan pengaturan perimbangan keuangan antarpusat dan daerah, paradigma lama dalam. Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. Dalam. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu Negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik A. A. Ibarat sebuah “Kran Air” yang baru dibuka, gaung Otonomi Daerah (Otda) merambah ke semua wilayah. Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang barukarena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomidaerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai. otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan [UU. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan. Lantas, apa latar belakang yang mendorong pemerintah pusat mengambil kebijakan otonomi daerah? A. A. 4 2. 1 Latar Belakang. Sejak masa transisi dan pemerintahan Orde baru, muncul usulan dari berbagai pihak bahwa bentuk negara federasi merupakan salah satu alternatif yang terbaik agar keutuhan.